Home Makalah Makalah Tertulis PERGESERAN SIFAT KONFESSIONALITAS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Main Menu

Key Concepts

Anda adalah pengunjung ke

Content View Hits : 855900
PERGESERAN SIFAT KONFESSIONALITAS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA PDF Print E-mail
Written by Arief Furchan   
Sunday, 23 August 2009 01:19
Article Index
PERGESERAN SIFAT KONFESSIONALITAS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA
Pendidikan yang dikaitkan dengan pekerjaan
All Pages
  

    Oleh:
    ARIEF FURCHAN


Pendahuluan
 

    Menurut Undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani,  kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UUSPN, Bab II, Ps. 4).

    Pengertian 'manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa' itu biasanya diartikan 'menurut agama masing-masing' dan ini konsisten dengan diberikannya pendidikan agama konfessional (confessional religious education) menurut agama siswa secara wajib di sekolah.  Dalam istilah kependidikan, tujuan pendidikan nasional Indonesia yang dirumuskan seperti di atas bisa dikatakan bersifat konfessional.  Artinya, salah satu tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membina peserta didik menjadi penganut agama yang taat.

 

    Namun sifat konfessional pendidikan nasional Indonesia itu ternyata merupakan hasil dari suatu proses yang panjang. Pada awal perkembangannya, pendidikan nasional Indonesia bahkan bersifat sekular yang tidak memasukkan pendidikan agama apapun dalam kurikulum sekolahnya.  Pergeseran sifat konfessional pendidikan nasional Indonesia inilah yang menjadi fokus pembahasan saya kali ini.

    Istilah konfessional (confessional) sebenarnya berasal dari istilah dalam pendidikan agama yang mengacu pada pendidikan agama yang bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan kepada suatu agama tertentu pada diri peserta didik (Moore 1981:160).  Pendidikan seperti inilah yang kita kenal di Indonesia, seperti yang diselenggarakan di masjid, surau, pesantren, madrasah, gereja, vihara, atau di sekolah umum negeri saat ini.  Kebalikan dari pendidikan agama macam ini adalah pendidikan agama non-konfessional (non-confessional religious education), yaitu pendidikan agama yang tidak bertujuan untuk menanamkan rasa keimanan terhadap agama tertentu melainkan untuk 'membantu peserta didik untuk secara peka menyadari akan adanya berbagai kepercayaan yang diyakini oleh berbagai kelompok dalam masyarakatnya' (Rossiter, 1981:5).  Pendidikan agama jenis ke dua ini adalah pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah negeri di kebanyakan negara Barat seperti Amerika Serikat dan Australia.  Pilihan antara ke dua jenis pendidikan agama ini sangat dipengaruhi oleh sejarah hubungan bangsa yang bersangkutan dengan agama mayoritas yang ada di negara itu dan pandangan bangsa itu tentang agama dan pendidikan.  Karena keterbatasan tempat, makalah ini tidak akan membahas bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi pilihan jenis pendidikan agama yang diberikan di sekolah.  Makalah ini hanya akan membatasi diri pada perubahan sifat konfessional pendidikan nasional di Indonesia.

    Para ahli sejarah pendidikan Indonesia biasanya melacak perkembangan pendidikan nasional Indonesia mulai dari zaman pra-Islam (lihat Pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman, sejarah pendidikan Jatim).  Namun, sebenarnya sulit untuk menyebut pendidikan saat itu sebagai pendidikan nasional Indonesia karena pada masa itu, bahkan sampai pada zaman kerajaan Islam, negara nusantara yang berwilayah seluas wilayah negara Republik Indonesia ini belum ada.  Yang ada adalah beberapa kerajaan besar-kecil yang masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri dan bahkan tidak jarang yang saling bermusuhan atau bersaing.  Kendati demikian, ada persamaan dalam sistem pendidikan di masa itu yaitu bahwa pendidikan formal yang ada bersifat elitis dan berfokus pada agama dan budaya saja.  Di zaman Hindu, pendidikan agama itu hanya diperuntukkan bagi calon pendeta saja sedang pendidikan budaya diberikan kepada kalangan istana.  Rakyat biasa pada umumnya tidak mengenal kedua jenis pendidikan itu atau, kalaupun ada yang memiliki, pengetahuan mereka akan kedua hal itu sangat dangkal dan vulgar.  Hal ini dikarenakan sistem keagamaan Hindu/Buddha yang elitis, yang menetapkan bahwa pengetahuan agama adalah monopoli kalangan brahmana saja.

    Pendidikan agama menjadi pendidikan massal ketika agama Islam makin tersebar di nusantara.  Ajaran Islam yang mengharuskan setiap pemeluknya untuk mengetahui apa yang harus dipercayai dan apa yang tidak boleh dipercayai, bagaimana cara beribadah, apa syarat sahnya ibadah, apa yang boleh dilakukan atau dimakan dan apa yang tidak, telah memaksa setiap Muslim untuk belajar tentang Islam.  Tuntutan dari bawah akan adanya pendidikan agama ini bertemu dengan keinginan berdakwah dari kalangan terdidik Muslim sehingga makin menjamurlah tempat-tempat pendidikan Islam.  Sampai pada peralihan abad ke dua puluh, pendidikan Islam di masjid dan pesantren merupakan satu-satunya sumber pendidikan bagi kebanyakan rakyat di nusantara (van der Veur, 1969:1; juga lihat Van Niel, 1970:21).  Pada masa ini pendidikan formal kebanyakan diselenggarakan atas inisiatif rakyat dan dibeayai secara swa-daya.  Pendidikan juga tidak dikaitkan dengan pekerjaan setelah lulus.


    Pendidikan yang dikaitkan dengan pekerjaan mulai dengan diperkenalkannya pendidikan barat oleh Belanda di awal abad ke dua puluh.  Pendidikan yang diadakan oleh pemerintah kolonial Belanda terutama didorong oleh kebutuhan akan tenaga pegawai tingkat rendah yang murah guna melancarkan roda administrasi pemerintahan kolonial yang semakin lama semakin luas dan kompleks.  Pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekular.  Pendidikan ini juga ditunggangi oleh Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam yang menjadi penasehat pemerintah kolonial Belanda, yang ingin menciptakan suatu elit modern bangsa Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya Barat yang pada akhirnya akan mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia (Benda, 1958b:64-65).  Mengingat pada saat itu Belanda sudah menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah negara Republik Indonesia sekarang, maka baru pada saat inilah kebijakan pendidikan pemerintah itu bisa dikatakan sebagai kebijakan pendidikan secara nasional.

    Dengan diperkenalkannya pendidikan Barat oleh Belanda di Indonesia, maka mulailah timbul dualisme pendidikan di Indonesia: di satu fihak ada pendidikan rakyat yang berintikan pendidikan Islam sedang di fihak lain ada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat sekular.  Selain bersifat sekular, pendidikan Belanda ini juga bersifat diskriminatif dalam arti persekolahan didasarkan pada strata kelas masyarakat pribumi: ada sekolah untuk anak-anak orang Eropa, untuk anak orang Asing Timur (Cina dan Arab), untuk anak orang bangsawan, dan untuk anak orang kebanyakan.  Pendidikan Belanda juga diorientasikan kepada kebudayaan Barat dengan asumsi bahwa kebudayaan Barat lebih tinggi dan beradab daripada budaya masyarakat setempat (Zainu'ddin, 1970:19).  Sifat diskriminasi dan tak berakar pada budaya setempat ini menimbulkan reaksi di kalangan pendidikan nasional yang akhirnya menimbulkan gerakan pendidikan nasional yang berakar pada budaya seperti Taman Siswa.

    Pada zaman Jepang yang menggantikan Belanda sebagai penjajah di Indonesia, sifat diskriminasi ini dihapuskan sehingga hanya ada satu sekolah saja di seluruh Indonesia.  Akibat dilarangnya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah, maka pemakaian bahasa Indonesia digalakkan sebagai bahasa pengantar.  Walau pemerintah balatentara Jepang lebih lunak terhadap pendidikan agama dengan mengizinkan pendidikan agama Islam diberikan di sekolah pemerintah di Sumatera Barat, secara nasional, sekolah negeri tetap bersifat sekular.

    Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, ada keinginan di kalangan para pendidik nasional untuk menggabungkan ketiga unsur yang sudah ada dalam pendidikan rakyat pada masa itu: unsur budaya setempat, agama, dan pengetahuan Barat (Jasin, 1987:59; lihat juga Buku Pedoman Guru Agama SD, 1984/1985:22).  Rencana ini disusun oleh sebuah panitia kecil yang menjadi bagian dari BPUPKI dan diketuai oleh Ki Hajar Dewantara.  Pendidikan Agama disepakati untuk diberikan di sekolah pemerintah.

    Pada saat inilah pendidikan nasional mulai meninggalkan sifat sekularnya.  Hal ini sesuai dengan dasar negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.  Sifat konfessional pendidikan nasional ini tercermin dalam Sepuluh Dasar Pendidikan Nasional yang diumumkan oleh Menteri PP&K, Mr. Suwandi, di tahun 1947 di mana dasar pertamanya adalah 'pengembangan rasa berbakti kepada Tuhan (Latif, 1983:12, dikutip dari Pewarta PDK, No. 2, 1952).

    Namun sifat konfessional pendidikan nasional seperti yang tercermin dalam rumusan dasar (tujuan) pendidikan itu tampaknya tidak didukung oleh pelaksanaan.  Pengembangan rasa berbakti kepada Tuhan menyiratkan perlunya suatu pendidikan khusus untuk itu dan ini biasanya dilakukan lewat pendidikan agama.  Namun, dalam kenyataannya, karena ketidak sepakatan antara dua kelompok Muslim, santri dan abangan, mengenai sifat pendidikan agama Islam2, maka pendidikan agama di sekolah negeri tidak menjadi mata pelajaran wajib.  Dengan adanya siswa yang boleh tidak ikut pendidikan agama, padahal pendidikan agama adalah alat untuk mencapai tujuan (dasar) pendidikan yang pertama itu (pengembangan rasa berbakti kepada Tuhan), maka, secara teori, ada siswa yang dibiarkan tidak mencapai tujuan pendidikan nasional itu secara utuh.

    Mungkin karena adanya kesenjangan antara rumusan tujuan pendidikan nasional dan kenyataan di lapangan inilah yang menyebabkan tujuan pendidikan nasional itu direvisi pada tahun 1950.  Dalam Undang-undang nomor 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, tujuan pendidikan nasional itu dirumuskan menjadi " . . . membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air".  Dari segi kedudukan pendidikan agama di sekolah, rumusan tentang manusia susila ini mengaburkan posisi pendidikan agama yang menurut Sepuluh Dasar Pendidikan amat kuat.  Penngertian 'manusia susila' dapat ditafsirkan sebagai manusia berahklak menurut ajaran agama, dus memerlukan pendidikan agama untuk membina akhlak itu.  Tetapi bisa juga istilah itu ditafsirkan sebagai yang tidak memerlukan pendidikan agama karena manusia bermoral tidaklah selalu harus beragama.  Istilah yang bersifat umum dan multi-tafsir ini memang cocok dengan situasi pada saat itu karena keadaan masyarakat memang terbagi antara orang yang beragama maupun yang tidak (misalnya unsur Komunis yang saat itu masih diakui hak hidupnya).  Rumusan ini juga selaras dengan status tidak wajibnya pendidikan agama di sekolah negeri.  Dengan rumusan itu maka, baik mereka yang mengikuti pendidikan agama maupun yang tidak sama-sama dapat mencapai tujuan pendidikan nasional secara sempurna.

    Ketika terjadi peristiwa G-30-S/PKI, yang mengakibatkan dihancurkan dan dilarangnya organisasi Komunis dan Komunisme dari bumi Indonesia, pemerintah mengubah status pendidikan agama di sekolah negeri menjadi wajib.  Namun perubahan status ini tidak diikuti oleh perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional yang secara tegas mengukuhkan posisi pendidikan agama dalam kurikulum itu.  Rumusan tujuan pendidikan nasional pada tahun 1966 berbunyi "Pendidikan bermaksud untuk membentuk manusia Pancasilais Sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh UUD 1945 (Tap MPRS no. XXVII/1966)."  Walaupun dalam Tap MPRS itu bisa dilihat isi pendidikan yang meliputi pembinaan rasa keagamaan, rumusan tujuan pendidikan itu sendiri masih bersifat umum.  Tampaknya saat itu masih belum tercapai kesepakatan tentang apa definisi manusia Pancasilais Sejati itu3.

    Kalau kita perhatikan, selama kurun pemerintah Orde Baru, rumusan tujuan pendidikan nasional telah menggeser secara pelan-pelan posisi pendidikan agama ke tempat yang lebih sentral.  Dalam Tap MPR tahun 1973 tentang GBHN, tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut: "Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia pembangun yang sehat jasmani dan rohaninya dapat memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang bertanggung jawab" (dikutip dalam Kasiram, 1993:98).  Dari segi pendidikan agama, rumusan tujuan ini lebih maju daripada rumusan tahun 1966.  Kalau dalam tahun 1966 hanya disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Pancasilais sejati tanpa dirinci bagaimana gambaran manusia ideal itu, maka, dalam rumusan tahun 1973, gambaran manusia idaman Indonesia itu agak jelas: yaitu pembangun, berpancasila, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dan bertanggung jawab.  Ada tujuh ciri manusia pancasilais yang disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional itu.  Disebutkannya ciri kesehatan rohani menempatkan pendidikan agama pada posisi yang penting (sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu), walaupun masih bisa diperdebatakan pula apakah orang yang sehat rohaninya itu mesti harus orang yang taat beragama.  Bukankah melalui latihan batin dan berfilsafat orang juga bisa sampai pada kesehatan rohani?  Walaupun lebih maju dari rumusan sebelumnya, rumusan tujuan pendidikan nasional tahun 1973 ini tidak secara eksplisit menunjukkan sifat konfessional pendidikan agama di sekolah.

    Pada tahun 1978, posisi pendidikan agama di sekolah ini bergeser lagi agak ke tengah.  Dalam Tap MPR tahun 1978 tentang GBHN, rumusan pendidikan nasional itu berubah (disempurnakan) lagi menjadi "Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangun yang dapat membagnun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa."  Dibandingkan dengan rumusan tahun 1973, rumusan tujuan pendidikan nasional tahun 1978 ini sedikit lebih jelas dalam hal sifat pendidikan agama.  Pendidikan agama, yang merupakan sarana untuk pembinaan kerohanian di sekolah, harus diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Sifat konfessional pendidikan agama di sekolah makin jelas dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.

    Rumusan tujuan nasional ini tidak diubah dalam tahun 1983, ketika MPR merumuskan GBHN untuk periode berikutnya.  Namun pada tahun 1988, rumusan tujuan pendidikan nasional ini kembali mengalami revisi.  Dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR di tahun 1988, aspek kerohanian manusia idaman Indonesia itu ditambah dengan unsur 'beriman' sehingga rumusannya menjadi: "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kwalitas manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandir, cerdas dan trampil, serta sehat jasmani dan rohani."  Jelaslah bahwa rumusan ini makin menegaskan sifat konfessional pendidikan nasional Indonesia.  Manusia ideal Indonesia yang ingin dibentuk melalui pendidikan nasional, di samping harus memiliki sifat-sifat  yang berkaitan dengan iptek, harus memiliki rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Dengan demikian, makin jelaslah bahwa pendidikan agama yang harus diberikan di sekolah adalah pendidikan agama konfessional, pendidikan agama yang akan membuat siswa menjadi orang yang beriman dan bertaqwa.  Karena pendidikan agama di Indonesia diberikan berdasar agama siswa, maka interpretasi iman dan taqwa itu adalah menurut agama masing-masing.  Interpretasi ini, walau bisa diperdebatkan secara ilmiah, lebih cocok dengan policy pemerintah yang menginginkan adanya kerukunan beragama antara pemeluk agama yang berbeda-beda di Indonesia serta semboyan bangsa "Bhineka Tunggal Ika".  Perbedaan tafsiran mengenai isi iman dan taqwa di antara berbagai agama diakui, tapi perbedaan itu tidak boleh membahayakan persatuan bangsa.  Berdasarkan rumusan ini, maka, di samping harus ahli di bidang iptek, seorang alumni pendidikan di Indonesia harus juga taat beragama.  Ketiadaan salah satu sisi dari dua ciri itu harus dianggap sebagai ketidak sempurnaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

    Namun rumusan tujuan pendidikan nasional yang ideal ini masih belum didukung oleh pelaksanaan.  Berdasarkan ketentuan dalam GBHN, hanya di sekolah negeri sajalah pendidikan agama wajib diberikan sedangkan di sekolah swasta hal itu hanya bersifat sukarela.  Walaupun banyak sekolah swasta yang juga memberikan pendidikan agama, tetapi secara hukum pemerintah tidak bisa menindak sekolah swasta yang, karena berbagai alasan, tidak memberikan pendidikan agama kepada siswanya. Dengan asumsi bahwa pendidikan agama di sekolah, merupakan usaha formal sekolah itu untuk mencapai sisi kerohanian tujuan pendidikan nasional, sekolah swasta yang tidak memberikan pendidikan agama kepada siswanya berarti tidak berusaha secara formal untuk mencapai sisi kerohanian tujuan pendidikan tersebut.

    Mungkin karena kesadaran akan hal inilah maka, dalam UU no 2/1989, ditetapkan bahwa pendidikan agama wajib diberikan dalam kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan (Pasal 39, ayat (2), UU no. 2/1989).  Dengan ketetapan ini, maka kini pendidikan agama menjadi wajib diberikan bukan saja di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta, bukan saja di jalur pendidikan sekolah (termasuk pendidikan kedinasan, luar biasa, dan professional), tapi juga di jalur pendidikan luar sekolah (seperti kursus-kursus ketrampilan).  

    UUSPN juga telah memantapkan posisi pendidikan agama dalam kurikulum sekolah.  Pendidikan agama kini menjadi pelajaran inti, sejajar dengan pendidikan tentang ideologi negara, Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan.  Namun kedudukan pendidikan agama yang mantap dalam UUSPN ini tampaknya telah menimbulkan beberapa persoalan di kalangan para penyelnggara pendidikan non-pemerintah.  Keharusan menurut UU untuk memberikan pendidikan agama di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan telah menimbulkan pertanyaan: "Apakah sekolah yang didirikan oleh yayasan yang berlandaskan keagamaan juga harus memberikan pendidikan agama bagi siswa yang agamnya berbeda dari agama yang dianut oleh yayasan pendidikan tersebut?"  Misalnya, apakah SMP NU harus memberikan pelajaran agama Kristen bagi siswanya yang beragama Kristen?  Atau, apakah sekolah Katolik harus memberikan pendidikan agama Islam bagi siswanya yang beragama Islam?  Rupanya, misal yang ke dua inilah yang lebih mengganggu penyelenggara pendidikan swasta daripada misal yang pertama.  Hal ini dikarenakan siswa Muslim yang berada di sekolah yang dikelola oleh yayasan keagamaan non-Islam jauh lebih banyak jumlahnya daripada siswa non-Muslim yang berada di sekolah Islam.  

    Lembaga pendidikan telah digunakan sebagai media dakwah agama sejak lama.  Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pondok pesantren merupakan contoh yang nyata dari kecenderungan ini.  Lembaga pendidikan ini biasanya didirikan oleh para ulama/kiai dengan niat dakwah dan biasanya tidak memungut biaya pendidikan dari peserta didiknya.  Demikian pula dengan agama Kristen.  Sejak zaman Belanda, missi dan zending telah diketahui menggunakan lembaga pendidikannya untuk mengembangkan agama mereka.  Keharusan untuk memberikan pendidikan agama lain di lembaga pendidikan yang tujuan asalnya adalah untuk mengembangkan agamanya sendiri akan terasa janggal.  Ini berarti mengingkari tujuan semula penyelenggaraan lembaga pendidikan itu.  Inilah rupanya yang menjadi keberatan bagi para penyelenggara lembaga pendidikan non-pemerintah itu terhadap pasal-pasal yang menyangkut pendidikan agama dalam UUSPN.

    Di antara mereka ada yang berargumen bahwa sebaiknya pemerintah tidak usah ikut campur mengatur masalah pendidikan agama di sekolah swasta itu.  Sebaiknya hal itu diserahkan saja kepada masyarakat pemakai jasa pendidikan untuk menentukan sikapnya.  Masyarakat toh sudah tahu kalau di suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan keagamaan itu hanya akan memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh yayasan tersebut.  Kalau mereka tidak ingin mendapatkan pendidikan agama yang diberikan di sekolah tersebut maka mereka sebaiknya tidak memasukkan anaknya ke sekolah milik yayasan tersebut dan memilih sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama anaknya.  Biarkan sekolah menjadi semacam warung Padang yang menyajikan berbagai menu bagi konsumen untuk dipilih.

    Usul ini memang kelihatan masuk akal karena toh sekolah tidak memaksa masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah yang dikelola yayasan keagamaan tersebut dan, biasanya, memang orang tua anak juga sudah tahu bahwa anaknya tidak akan menerima pendidikan agama sesuai dengan agama si anak.  Bahkan praktek selama ini, mereka telah menandatangani pernyataan tidak berkeberatan dengan keadaan seperti itu.  Namun usul ini mempunyai beberapa kelemahan bila ditinjau dari dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia.  Usul itu berasumsi bahwa pendidikan di Indonesia bersifat sekular yang menempatkan pendidikan agama pada posisi yang tidak penting.  Usul tersebut memang akan populer di negeri liberal dan sekular seperti kebanyakan negara Barat dewasa ini.  Namun dalam konteks negara Pancasila seperti Indonesia ini, saya melihat usul tersebut sulit untuk diterima.  Dengan dinyatakannya bahwa pendidikan nasional Indonesia berdasar Pancasila maka berarti pendidikan nasional harus berdasar pada prinsip berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila.  Inipun telah ditegaskan dalam tujuan pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk, antara lain, manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  Seperti telah dibicarakan di atas, beriman dan bertaqwa ini biasanya ditafsirkan menurut agama masing-masing.  Dus, menurut UU, setiap peserta didik harus mendapatkan pendidikan agama menurut agama siswa itu masing-masing.

    Di sini lah tampaknya signifikansi penjelasan ayat 28 yang menghebohkan itu.  Seperti kita ketahui, penjelasan ayat ini sempat membuat fraksi PDI terpaksa menyertakan catatan keberatan pada persetujuannya atas disahkannya RUU SPN itu menjadi UU.  Keberatan itu berfokus pada penjelasan pasal 28 ayat (2) yang berbunyi "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan."  Penjelasan ini menutup kemungkinan penyelenggaran pendidikan agama yang diberikan oleh guru yang tidak seagama dengan mata pelajarannya dan agama siswa seperti, misalnya, pendidikan agama Kristen oleh guru yang beragama Islam atau pendidikan agama Islam oleh guru yang beragama Kristen.  Kendati diprotes oleh fraksi PDI namun ketiga fraksi besar lainnya (FKP, FPP, F ABRI) tetap menganggap penjelasan itu perlu mungkin dengan pertimbangan bahwa pendidikan agama yang diberikan oleh guru yang tidak seagama dengan agama yang diajarkan tidak akan mungkin membawa siswa ke arah penghayatan akan kebenaran ajaran serta pengamalan ajaran agama yang bersangkutan.  Bagaimana siswa akan yakin akan kebenaran ajaran agama itu kalau gurunya sendiri tidak meyakininya?  Pendidikan agama semacam ini akan mengarah pada pendidikan agama yang non-konfessional yang tidak dianut oleh Indonesia.

Penutup

    Makalah ini telah membahas kecenderungan pendidikan nasional untuk bergeser dari pendidikan yang bersifat sekular ke arah pendidikan yang bersifat tidak sekular.  Kecenderungan ini dapat dilihat dalam tujuan pendidikan sejak zaman Belanda sampai saat sekarang.  Kecenderungan ini bertentangan sekali dengan kecenderungan dalam pendidikan di kebanyakan negara Barat seperti Amerika, Inggris, dan Australia yang bergeser dari pendidikan nasional yang semula tidak sekular (karena mulanya adalah usaha gereja) menjadi sekular seperti sekarang ini.  Di Amerika, pendidikan agama konfessional bahkan menjadi satu-satunya mata pelajaran yang dilarang masuk ke kurikulum sehingga menimbulkan apa yang kemudian dikenal dengan nama pendidikan agama non-konfessional yang tidak bertujuan untuk membuat siswa menjadi penganut suatu agama tertentu.  Di Inggrtis pun, yang merupakan satu di antara sedikit negar maju yang mewajibkan pendidikan agama di sekolah, kini mulai ada gerakan untuk membuat pendidikan agama mereka menjadi non-konfessional.  Pendidikan agama yang semula hanya mengajarkan agama Kristen saja kini mulai diusulkan untuk mengajarkan juga agama non-Kristgen, bahkan faham non-agama seperti Marxisme (Smart and Horder, 1980).

    Makin pentingnya posisi pendidikan agama di sekolah di Indonesia ini tentunya merupakan pertanda baik bagi pendidikan guru agama seperti Fakultas Tarbiyah dan Sekoloah Tinggi Ilmu Tarbiyah.  Dengan diharuskannya sekolah swasta memberikan pendidikan agama bagi siswanya maka kebutuhan akan guru agama pasti akan meningkat.  Di negara dengan penduduk mayoritas Muslim ini tentu saja kebutuhan akan guru agama Islam lah yang paling banyak.  Ini berarti lowongan kerja untuk guru agama makin banyak.

    Namun, persoalannya bukanlah hanya menyediakan guru agama secara kuantitas melainkan juga yang berkualitas.  Yaitu guru agama yang bisa memahami perubahan zaman dan pemikiran generasi penerus yang berbeda dengan generasinya.  Dalam era tinggal landas di mana peranan teknologi makin ditgekankan, maka kiranya antisipasi ke arah perubahan pemikiran dan tradisi agraris yang selama ini menjadi ciri bangsa kita perlu dilakukan.  Karena, kalau guru agama tidak dapat memahami cara berfikir generasi muda yang dididiknya, yang tentunya berbeda dengan generasi dosen mereka, maka pendidikan agama pasti akan terasa tidak relevan bagi kehidupan generasi muda itu dan akan dianggap sebagai beban pelajaran belaka.  Antisipasi inilah saya kira tugas lembaga pendidikan guru agama.  Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Amin.


    

Daftar Pustaka

Benda, Harry J. 1958b. 'Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia,' in Ibrahim, Ahmad; Siddique, Sharon; and Hussain, Yasmin. 1985.  Readings on Islam in Southeast Asia.  Singapore: ISEAS. pp. 61-69.

INDONESIA. 1950. Undang-undang no. 4/1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran.

INDONESIA, 1983.  Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

INDONESIA. 1989. Undang-undang no. 2/1989 tentang Sitem Pendidikan Nasional.

INDONESIA. 1973.  Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

INDONESIA. 1966.  Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966.

INDONESIA. 1984/1985.  Buku Pedoman Guru Agama SD.  Jakarta: Departemen Agama RI.

Jasin, Anwar. 1987. Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan. Jakarta: Balai Pustaka.

Kasiram, Drs. H. M., MSc. 1993. 'Mengenal sistim Pendidikan Nasional Indonesia Menurut UUSPN no. 2 Tahun 1989' dalam Bahan Pentaran P4 Pola Dukung 100 Jam. Malang: IAIN Sunan Ampel, Fak. Tarbiyah Malang. Hal. 93-106.

Moore, Basil. 1981. 'The Nature of Religious Education' in Rossiter, Graham M. 1981. Religious Education in Australian Schools. Canberra: Curriculum Development Centre. pp. 159-166.

Rossiter, Graham M. 1981. Religious Education in Australian Schools. Canberra: Curriculum Development Centre.

Smart, Ninian and Horder, Donald (Eds.). 1980. New Movements in Religious Education. London: Temple Smith.

van der Veur, Paul W. 1969. Education and Social Change in Colonial Indonesia (I).  Ohio: Center for International Studies, Ohio University.

van Niel, Robert. 1970. The Emergence of the Modern Indonesian Elite.  The Hague: W. van Hoeve Publishers Ltd.

Zainu'ddin, Ailsa. 1970. 'Education in the Netherlands East Indies and the Republic of Indonesia' in Selleck, R. J. W. (ed.). 1970. Melbourne Studies in Education 1970.  Melbourne: Melbourne University Press. pp. 17-82.


    1Makalah ini ditulis tahun 1994

    2kelompok santri menginginkan pendidikan agama diberikan secara konfessional sedang kelompok abangan berkeberatan dengan sifat konfessional itu karena itu berarti mengajarkan agama (Islam) menurut versi santri.  Mereka menginginkan pendidikan agama yang non-konfessional, yang menekankan pada pendidikan moral yang diambil dari ajaran moral semua agama (Jasin, 1987:246-247). Kompromi yang diambil adalah: pendidikan agama diberikan secara konfessional (memenuhi tuntutan santri) tetapi tidak wajib (melindungi kepentingan abangan) (INDONESIA, 1946b, pasal 9).
    3Hal ini bisa dimaklumi, mengingat P-4, yang merupakan kesepakatan tentang jabaran kongkret ciri manusia Pancasilais itu baru dirumuskan pada sidang MPR tahun 1983.
??



 

 

Last Updated on Friday, 28 August 2009 20:15